Rabu, 28 Maret 2012 12:21

Etika Pariwara dan Penerapannya

Ditulis oleh 
Taksir item ini
(0 pilihan)

ETIKA PARIWARA INDONESIA DAN PENERAPANNYA


Q :    Sejauh mana kepentingan Etika Pariwara Indonesia (EPI) itu diterapkan?
A :    EPI itu sifatnya adalah melengkapi hukum positif yang telah ada karena dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 17 ayat 1.f. disebutkan bahwa "Pelaku usaha periklanan dilarang memproduksi iklan yang melanggar etika dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai periklanan". Dengan demikian EPI dapat menjadi rujukan dari banyak pihak (termasuk praktisi hukum pada umumnya) mengenai hal-hal yang berkaitan dengan etika periklanan. Disinilah posisi strategis dari EPI.
Q :    Bagaimana peran Badan Pengawas Periklanan (BPP) dalam penerapan EPI?
A :    BPP menegakan sepenuhnya EPI sesuai dengan mandat yang diterima BPP dari Pengurus Pusat (PP) PPPI. EPI bukanlah satu-satunya kitab acuan yang digunakan BPP. BPP harus mempunyai wawasan yang luas dan melihat aturan-aturan hukum serta aturan-aturan asosiasi lainnya yang berkaitan dengan periklanan. EPI juga tidak hanya sekedar memberikan acuan mengenai cara beriklan yang baik, benar dan beretika, tapi juga memberikan acuan mengenai proses bisnis antar pihak-pihak yang terkait dalam suatu proses pembuatan iklan. Hal ini juga menjadi area yang harus diamati oleh BPP.
Q :    Apakah sanksi pelanggaran EPI?
A :    BPP sebagai suatu badan kontrol PP PPPI tidaklah mempunyai kekuatan hukum dalam memberikan suatu sanksi. Tugas BPP yang paling utama adalah membantu Pengurus Pusat PPPI menegakkan etika bisnis dan etika periklanan yang diproduksi dan atau dipublikasikan oleh para Anggota PPPI, sejalan dengan komitmen asosiasi kepada masyarakat periklanan Indonesia. Bila sampai terjadi pelanggaran, maka BPP akan mengirimkan suatu surat teguran. Bila teguran tersebut diabaikan, maka masalah itu menjadi masalah PP PPPI. Tindakan maksimal yang dapat dilakukan oleh PP PPPI dalam menghadapi anggota yang melanggar EPI adalah menghentikan status keanggotaannya.
Q :    Apakah program utama BPP?
A :    Secara umum, program kerja kami terbagi dalam 2 kelompok besar. Yang pertama adalah sosialisasi dan edukasi EPI kepada para anggota PPPI, asosiasi-asosiasi terkait serta kepada masyarakat pada umumnya. Kedua, adalah fungsi kontrol dalam menegakkan EPI tersebut. Harus dimaklumi bahwa EPI (sebelumnya telah dikenal Tata Krama dan Tata Cara Periklanan Indonesia - TKTCPI) belum memasyarakat. Program sosialisasi dan edukasi pastinya membutuhkan suatu periode waktu yang cukup agar mempunyai dampak yang diharapkan. Dengan bantuan PP PPPI, BPP berharap agar EPI dapat terus disosialisasikan ke daerah-daerah di luar Jakarta. Idealnya, EPI juga diwajibkan menjadi salah satu materi pendidikan di lembaga pendidikan yang berkaitan dengan komunikasi/periklanan.
Q :    Bagaimana idealnya penerapan EPI?
A :    Idealnya, proses sosialisasi dan edukasi itu dapat dipercepat. EPI berprinsip "swakrama" (pengaturan diri sendiri). Bila proses sosialisasi dan edukasi berjalan dengan optimal, tentunya fungsi kontrol/penegakan otomatis menjadi minimal. Kami sangat harapkan bahwa para pelaku periklanan dapat benar-benar memahami prinsip swakrama tersebut yang juga diterapkan di banyak negara di seluruh dunia. Dengan ber-swakrama yang mengacu pada EPI dan aturan-aturan pemerintah yang ada, diharapkan agar fokus usaha para insan periklanan lebih pada peningkatan kualitas iklan Indonesia sehingga dapat lebih bersaing dengan iklan-iklan manca-negara. Walaupun TKTCPI sudah diterbitkan oleh (saat itu) Komisi Periklanan Indonesia (saat ini menjadi Dewan Periklanan Indonesia) sejak 1981, tetap saja sampai saat ini masih banyak terlihat iklan-iklan yang melanggar etika periklanan.
Q :    Bagaimana dengan pelanggaran yang terjadi di luar anggota PPPI?
A :    Sampai saat ini, peningkatan kesadaran atas etika periklanan para anggota PPPI cukup tinggi, tapi di luar anggota PPPI, kondisinya masih seperti "hutan-rimba". Dan dengan keterbatasan area kerja BPP, PPPI tidak dapat menjangkau mereka secara langsung. Untuk itulah, perlu dukungan dari seluruh asosiasi terkait seperti :
1.AMLI (Asosiasi Perusahaan Media Luar-Griya Indonesia)
2.APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia)
3.ASPINDO (Asosiasi Pemrakarsa dan Penyuntun Iklan Indonesia)
4.ATVLI (Asosiasi Televisi Lokal Indonesia)
5.ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia)
6.GPBSI (Gabungan Perusahaan Bioskop Indonesia)
7.PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia)
8.PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia)
9.SPS (Serikat Penerbit Suratkabar)
10. Yayasan TVRI (Yayasan Televisi Republik Indonesia) dan asosiasi - asosiasi lainnya untuk membantu sosialisasi dan edukasi serta sekaligus melakukan tugas kontrol dan penegakannya. Ini semua demi makin tegaknya etika dalam iklan-iklan di Indonesia.

Lebih lanjut dalam kategori ini: « Etika Periklanan UU Pers »
Login untuk memberikan komentar